Riauone.com-Akibat Sengketa perbatasan di lima desa antara Kabupaten Rokan Hulu‎ (Rohul) dengan Kabupaten Kampar, ternyata bukan hanya berimbas kepada dunia pendidikan saja, namun pembangunan di lima desa juga terganggu.

 

Dimana, terganggunya pembangunan di lima desa disebabkan belum cairnya dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Rohul, dan Dana Desa‎ dari pemerintah pusat tahun 2017.

 

 

 

Bahkan, dampak lainnya, terhitung Januari hingga Juli 2017, Kepala Desa (Kades), Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan RT/ RW di lima desa di wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam juga belum menerima honor.

 

Ketua BPD Intan Jaya, Misron Riyadi, mengaku, dampak tidak cairnya dana bantuan ADD dan DD, pembangunan di lima desa di perbatasan‎ Rohul-Kampar belum berjalan.

 

Bukan hanya itu saja, Kades, BPD dan perangkat desa lain di lima desa juga belum menerima honor tujuh bulan terkahir, seperti Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar, Desa Muara Intan, Rimbo Makmur dan Desa Rimbo Jaya yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

 

"Kita sangat menyayangkan, pembangunan juga belum terlaksana sama sekali sampai akhir bulan ini Juli 2017," katanya, Senin (31/7/2017).

 

Ia menambahakan, meski belum menerima honorer dampak belum cairnya ADD dan DD, yang tidak diketahui masalahnya, namun pelayanan di lima desa tetap berjalan seperti biasa.

 

Misron berharap, Bupati Rohul H. Suparman dan Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman segera menuntaskan sengekta di lima desa.

 

"Jangan korbankan pemerintah desa, dunia pendidikan dan masyarakat di lima desa. Kami mendesak Gubernur Riau segera menuntaskan permasalahan di lima desa, sehingga tidak berlarut-larut," pintanya.

 

"Kami (aparat desa) dan masyarakat bingung saat ini. Satu desa ada dua pemerintahan desa. Imbasnya ADD dan DD kini tidak bisa dicairkan," tambahnya.

 

Diakuinya, Pemerintah Desa dan tenaga pendidik dari sepuluh sekolah negeri di lima desa sudah pernah berdialog dengan Gubri saat kunjungan kerja di Tambusai Utara.

 

Untuk itulah, pihaknya, meminta ketegasan dan kepastian dari Gubri terkait status lima desa yang masih objek sengketa antara Kabupaten Rohul dan Kabupaten Kampar.‎

 

"Kita sudah jenuh, gara-gara konflik lima desa, masyarakat dan pemerintahan desa, termasuk sekolah dan pelajar jadi korban. Sampai kapan ini akan berakhir," sampainya.

 

Sementara, Kepala BPKA Rohul Jaharudi mengaku, tidak cainya ADD maupun DD di lima desa, dikarnakan kode wilayah sudah berpindah ke kabupaten Kampar.

 

"Kode wilayahnya kan sudah berpindah, makanya dana desa maupun ADD tidak lagi dikeluarkan oleh Pemkab Rohul," pungkasnya.***[rht/mzi]