RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, ROC, - Ada yang menarik dalam rapat atau pembahasanbersama  antara Panitia Khusus (Pansus) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) DPRD Riau dengan Instansi terkait, BPBD (Badan Penanggulngan Bencana Daerah) Provinsi Riau. 

 

Pansus mempertanyakan alasan penolakan bantuan Pusat sebesar Rp15M saat terjadinya kabut asap bebeapa hari lalu.Ini bermula apa yang dipertanyakan oleh salah seorang Anggota Pansus,  Mira Roza, karena kejadian itu ditakutkan akan membuat imej negatif  bagi Riau. 

 

Dimana Pemerintah Pusat menganggap Riau tidak butuh bantuan dana atau daerah kaya dan ujung-ujungnya tidak akan pernah lagi Pusat memberikan bantuan.  "Kita takut ini akan memuat imej jelek bagi Riau.  Sehingga tidak akan ada bantuan lagi", jelasnya meminta penjelasan penolakan.

 

Menyikapi apa yang dipertanyakan, Kepala BPBD Riau yang diwakili oleh Abdul Razak menjelaskan, penolakan yang dilakukan ada beberapa alasan, pertama karena tidak adanya payung hukum dalam penggunaan dana yang diberikan tersebut. 

 

"Memang ada dana yang siap pakai diberikan.  Tapi untuk pencegahan bukan penanganan", sebutnya.

 

Kemudian disampaikan juga alasan lain dalam penolakan, dana yang diperuntukan untuk membuat bloking kanal oleh Pusat hanya disediakan waktu 40 hari dengan 1.000 kanal.  Setelah dipelajari secara teknis, BPBD Riau tidak mampu mengerjakannya karena waktu singkat. 

 

"Dari pada nanti bermasalah menurut hukum, lebih baik dibatalka", jelasnya.

 

Sementara Ketua Pansus Karhutla DPRD Riau, M Arpah saat dikonfirmasi mengakui ada alasan yang jelas dalam penolakan oleh instansi terkait. Untuk itu imbauannya, Pusat kalau ngin membantu dana diminta untuk bersamaan dengan payung hukumnya.

 

"Kita minta juga pada BPBD Riau untuk membuat secara tertulis mengenai penolakan ini pada kita.  Sehingga jelas apa yang jadi alasan", jelasnya sembari menyayangkan juga dana yang diberikan dikembalikan lagi ke Pusat. (mcr/roc).