RIAUONE.COM, PEKANBARU, ROC, - Pansus monitoring dan perizinan lahan DPRD Riau dipastikan tidak akan memanggil ratusan perusahaan yang sudah didata, pasalnya masa kerja Pansus akan berakhir pada November 2015 ini.

 

Ketua Pansus monitoring dan perizinan lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, pihaknya sejauh ini baru memanggil sekitar 160 perusahaan, dari jumlah sekitar 500 perusahaan. Sedangkan sisanya tidak bisa dilanjutkan, dan hasil sementara itulah yang akan dilaporkan Pansus nantinya ke pusat, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

 

“Namun kita akan tetap pantau semuanya, kita rekap melalui sistim satelit, dan kita sudah tau posisi semuanya. Memang tidak bisa semuanya kiota panggil. Sejauh ini kita baru memanggil 160 perusahaan,” kata Suhardiman Amby, baru-baru ini.

 

Untuk menyampaikan laporan ke pusat atau ke pihak kementerian, pihak Pansus meminta difasilitasi melalui DPR RI. Nantinya DPR RI di Komisi III yang akan memanggil menteri terkait ke DPR RI, misalnya menteri kehutanan, menteri perkebunan, pertanahan, dan lainnya.

 

“Kalau kita yang minta sendiri akan butuh waktu lama. Makanya kita gunakan cara politis, melalui DPRRI Komisi III. Nanti kita akan dipertemukan dengan pihak kementerian di DPRRI, dan kita sampaikan laporan di sana,” kata politisi Hanura Riau ini.

 

Terkait penilaian masyarakat atas kinerja Pansus lahan yang sampai saat ini masih belum menunjukan hasil untuk menindak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran, baik itu luas lahan yang melebihi izin, atau yang tidak membayar pajak dan pelanggaran lainnya, yang disinyalir ada permainan para anggota Pansus untuk merauk keuntungan dari para perusahaan agar tidak ditindak, Suhardiman membantah hal tersebut.

 

Dikatakannya, isu yang beredar di masyarakat saat ini hanya untuk menggoyahkan kinerja tim pansus, yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dengan tujuan mengadu domba dan membubarkan Pansus lahan tersebut.

 

“Jika ada yang mengatakan hal itu silahkan saja, saya pikir ini ada campur tangan perusahaan di balik isu tersebut, ada gerakan sekelompok orang yang berupaya untuk membubarkan Pansus ini,” jelasnya.

 

Ditambahkannya, pihak Pansus tidak terlalu ambil pusing dengan isu yang beredar tersebut, karena jika hal tersebut ditanggapi, maka Pansus lahan akan kalah dengan isu-isu yang sengaja dimunculkan pihak tertentu tersebut. 

 

Mayandri Suzarman Ketua Riau Corruption Wacht Riau mempertanyakan hasil Pansus DPRD Riau yang bekerja selama ini, DPRD harus menyampaikan ke Publik hasil kerja mereka. Tanya Mayandri yang juga Pengacara ini. (abu/trb)