RIAUONE.COM, PEKANBARU - Provinsi Riau saat ini terus berupaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa yang baik dan berkualitas. Untuk mencapai itu, partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor good village governance atau kepemerintahan desa yang baik.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman berkomitmen serius untuk membangun desa dengan paradigma positif tersebut. Salah satunya, berupaya meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Provinsi Riau.

 

langkah tersebut diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkaitan dengan pembangunan desa mandiri beberapa waktu lalu. Acara itu dilaksnaakan di Pekanbaru dengan dihadiri 1.850 peserta.

 

Rakor ketika itu mengambil tema  "Dengan Undang-Undang Desa Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Andal Terpercaya Menuju Desa Mandiri"

 

Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman mengatakan, rakor tersebut sangat penting dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Riau.Terlebih, saat ini bantuan APBN dan APBD sangat besar untuk program-program pedesaan, maka untuk memahami sistem pengelolaan keuangannya, setiap peserta rakor harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai.

 

Bantuan APBN untuk desa dan kelurahan kata dia saat ini ada lebih dari Rp425 milar, sementara APBD Provinsi Riau yang dialokasi untuk kepentingan desa itu mencapai Rp500 juta per desa dan juga ada alokasi untuk kabupaten/kota dengan nilai bervariasi.

 

"Uang ini harus dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap aparatur desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan," kata Andi Rachman.

 

Pemprov Riau Kucurkan Dana Pengembangan Desa

 

Sebanyak 1.592 desa di Riau akan mendapatkan anggaran mulai dari Rp200 juta sampai dengan Rp280 juta. Dana itu akan langsung ditransfer melalui rekening pemerintahan desa yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan padat karya lainnya.

 

Seiring dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta agar setiap kepala desa yang kelak bertanggung jawab penggunaan dana desa tersebut dapat menggunakan sewajarnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini pulalah yang menjadi alasan dikumpulkannya 1.850 lurah dan kepala desa di Ball Room Hotel Mutiara Merdeka, beberapa waktu yang lalu.

 

"Dana pembangunan desa digunakan untuk kepentingan umum seperti infrastruktur, dan kepentingan desa lainnya," kata Plt Gubri.

 

Menurutnya, dana desa tersebut benar-benar harus dikelola dengan baik untuk kepentingan desa yang ada kaitannya dengan kepentingan dengan masyarakat. Segala sesuatunya, harus dimusyawarahkan agar semua pihak merasa dilibatkan.

 

Ada pun, untuk pengawasannya sendiri, Plt Gubri menyebutkan disetiap pemerintahan desa akan ada pendamping yang akan membantu bagaimana mengelola sebuah keuangan. Selain itu ada juga  pengawas agar tidak terjadi penyelewengan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

 

Tingkatkan Sumber Daya Aparatur Desa

 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa (Bapemasbangdes) Provinsi Riau, Sudarman menyatakan, guna mendukung aparatur desa yang berkualitas, sebanyak 5.120 di Riau diberi pelatihan tata kelola keuangan dan pemerintahan desa.

 

Pelatihan itu juga dimaksudkan, agar nantinya aparatur desa dapat memahami tugas dan fungsinya termasuk dalam menggunakan dana desa.

 

"Kita beri pelatihan, total ada 5.120 orang. Semuanya aparatur desa," kata Sudarman.

 

Para apratur desa yang diberi pelatihan tersebut, yakni Kades, Sekdes, Bendahara Kasi Masyarakat Desa serta Kasi Pemerintahan. Dana dan pelatihan itu sendiri bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

Terkait dengan tata kelola keuangan dalam pelatihan itu sendiri, menurut Sudarman masing-masing di pemerintahan desa akan mendapatkan dana berkisar antara Rp200 juta sampai dengan Rp280 juta.

 

Besaran dana diberikan disesuaikan dengan luasan, jumlah penduduk serta geografis. Ada pun total desa yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.592 desa yang telah mempunyai kode wilayah berdasarkan peraturan Mendagri.

 

"Anggaran diprioritaskan ke arah infratsurktur desa dan pola padat karya. Makanya melalui pelatihan ini diharapkan seluruh aparatur desa yang terlibat di dalamnya benar-benar berkualitas dan memahami tugas dan fungsinya," ungkap Sudarman. (adv)