PEKANBARU, RIAU, - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman upayakan September mendatang APBD-Perubahan sudah bisa ketuk palu. Hal itu dilakukan diantaranya, agar sebagian program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tersangkut berbagai regulasi baru bisa disesuaikan kembali dan bisa dilaksanakan.

 

Untuk memaksimalkan harapan tersebut, SKPD pun diminta dapat mempersiapkan sesegera mungkin. Kemudian, setiap program kerja juga jangan sampai ada yang bertabrakan dengan aruran. 

 

"Karena peraturan baru, kita tentu menyesuaikan. Target agar maksimal September sudah ketuk palu," kata Plt Gubri yang biasa disapa Andi Rachman, Rabu (18/5/16).

 

Dirinya menilai merasa perlu kembali menyesuaikan program-program kerja yang berbenturan berbagai ketentuan baru, agar pelaksanaan kedepan tak ada hambatan. Hal itu penting juga untuk menghindari jeratan hukum.

 

"Mungkin karena ada aturan yang harus disesuaikan, maka kita sesuaikan jangan sampai ada aturan yang ditabrak," jelasnya.

 

Untuk memaksimalkan rencana itu, besok antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan berkonsultasi bersama pimpinan dewan terkait percepatan APBD-P tersebut. Sebelumnya, Kepala Kepala Ciptada Riau Dwi Agus Sumarno menyatakan sebanyak Rp480 miliar anggaran diinstansi dipimpinnya tak bisa dijalankan tahun ini. Penyebabnya, karena sejumlah kegiatan yang terdapat dinomenklatur tersebut bukanlah kewenangan Ciptada Riau.

 

"Kalau bukan kewenangan kita bagaimana kita bisa menjalankan," ujar Dwi.

 

Diantara kegiatan yang tak bisa dilaksanakan tersebut seperti, infrastruktur pedesaan, irigasi, air minum pedesaan dengan membuat sumur bor di desa serta pemukiman di pedesaan.Faktor penghambatnya karena didalam ketentuan dalam undang-undang 23 tahun 2014, tertanggal 23 oktober 2014 baru diundangkan.

 

Sementara kegiatan tersebut baru digunakan pada Oktober 2015. Sementara penyusunan anggarannya dilaksanakan pada Januari, Maret, April 2015. (mcr/roc).