RIAUONE.COM, ROHIL, ROC, - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Suyatno membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Angkatan III di Gedung Serbaguna, Bagansiapiapi, Senin (31/80.

 

Bimtek ini diikuti 200 orang perangkat Kepenghuluan se-Rohil yang terdiri dari perangkat Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih, Rantau Kopar, Pujud, Tanjung Medan, Kubu dan Kecamatan Kubu Babussalam.

 

Dalam acara pembukaan Bimtek tersebut, H Sutarno didampingi Plt Sekda Rohil H Surya Arfan, Kasi Pidsus Kejari Rully Afandi, pihak Kemendagri, dan Kaban Pemberdayaan Masyarakat, Murniwati dan juga dihadiri Wakil Bupati Erianda.

 

Bupati H Suyatno dalam pengarahannya meminta perangkat kepenghuluan yang mengelola ADK dan DK untuk berhati-hati karena keberadaannya saat ini menjadi sorotan. 

 

Bupati minta setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus  dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat. Dengan demikian,  ada sesuatu yang memiliki dasar untuk mempertahankannya. "Ini hasil musyawarah," katanya.

 

Bupati H Suyatno minta peserta mengikuti Bimtek dengan baik. Manfaatkan agenda dan waktu Bimtek dengan sebaik mungkin. Peserta yang tidak mengerti juga diingatkan agar menanyakan langsung kepada nara sumber yang telah disediakan panitia.

 

"Dengan materi yang diberikan pihak berkompeten biasanya lebih dapat diyakini dan tidak menyalahi aturan. Ilmu yang didapat agar dapat diimplementasikan di tempat tugas masing-masing," pinta Bupati.

 

Suyatno juga menegaskan, kepenghuluan yang sudah menyelesaikan SPJ tahap I,diberi reward dan dicairkan ADK dan DK untuk tahap III. 

 

Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Rohil, Murniwati, melaporkan, dana ADK dan DK berasal dari APBN yang ditransfer melalui rekening kabupaten yang digunakan di antaranya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemberdayaan masyarakat.

 

“Saya yakin para datuk kepenghuluan dapat melaksanakan tugas dengan baik karena sebelumny kami juga sudah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD). Mereka sudah biasa mengelola, tinggal memantapkan saja lagi karena sudah ada pengalamannya,” katanya.

 

Dengan adanya kegiatan seperti ini, tegas Kaban Bapemas, pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan narasumber semakin bertambah, apalagi sudah ada pengalamannya dari pengelolaan ADD sebelumnya sehingga pengelolaan dana desa ini tidak jauh berbeda.

 

“Alhamdulillah, selama ini pengelolaannya tidak pernah ada bermasalah, meskipun masih ada yang belum teralisasi anggarannya, terutama untuk dana desa. Hal itu hanya persoalan tekhnis saja terkait administrasi dan persyaratannya seperti syarat membuat RPJP desa, sehingga kami juga menyiapkan petugas pendampingan agar ini bisa lebih cepat terealisasinya,” jelasnya.

 

Dengan adanya Bimtek dan pendampingan diharapkan aparat desa nantinya bisa lebih maksimal pengelolaannya, meskipun tidak dipungkiri masih ada saja desa yang belum melengkapi persyaratan yang diharuskan.

 

Acara tersebut terlihat turut dihadiri Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Wakil Bupati Erianda, Plt Sekda Surya Arfan, Kajari Bagansiapiapi diwakili Kasi Pidsus Rully Afandi dan para nara sumber yang telah disiapkan. (adv/hms/pnc).