ROHIL, RIAU, - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Riau, mengelar penyuluhan pendataan aset daerah. Kegiatan itu dalam upaya pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), H Amiruddin, usai penyuluhan aset daerah, di Kantor Disdik Rohil, Jumat (29/4/2016), mengatakan, penyuluhan yang dilaksanakan tim BPKP Riau untuk menata aset dalam rangka penyerahan personil dan peralatan dokumen (P3D).

 

Menurutnya, kegiatan ini sesuai semangat Undang-undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Derah. Sedangkan penilaian khususnya akan diberikan kontribusi positif dan hasil yang tentunya positif.

 

"Ini sangat baik sekali supaya klop antara nilai dengan jumlah aset, kedepan aset dapat terpantau secara fisik. Selanjutnya hasil pendataan diserahkan ke provinsi," ungkapnya.

 

Amirudin menyebutkan, adapun data aset meliputi pengadaan mobiler, bangunan dan komputer. Aset yang didrop ke sekolah wajib didata tanpa jangka waktu, artinya pendataan aset berlaku sejak dilakukan pengadaan.

 

"Kegunaan pendataan bisa bermacam, yakni bisa untuk pengembangan, penghapusan. Intinya klop dulu data fisiknya dengan di lapangan," katanya.

 

Dalam acara hadir Kadisdik Rohil H Amiruddin, BPKP Riau Sudaryono, dan Yusafrizon. (kpr/adv).