ROHIL, RIAU, - Anjloknya harga minyak dunia berimbas terhadap daerah penghasil migas di Provinsi Riau. Salah satunya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Rokan Hilir yang dikurangi pusat hingga Rp800 miliar. Untuk merasionalisasi anggaran, kegiatan di satuan kerja Pemkab Rohil dipotong 20-42 persen.

 

Kajian itu disampaikan anggota DPRD Rohil H Bahtiar, menyikapi persoalan menurunnya pendapatan daerah, Jumat (19/2/2016). menurutnya, upaya mendaptkan kembali anggaran daerah dapat diperoleh melalui pendapatan lain dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Seperti sektor retribusi, pajak dan PBB, jelasnya, dapat dilakukan evaluasi dari Satker masing-masing. Namun yang lebih menjanjikan, katanya, yakni dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) supaya lebih ditingkatkan.

 

Dia menilai, sektor tersebut kurang tergarap optimal sehingga pemasukan bagi daerah terlihat masih sangat rendah. Ia menambahkan, dukungan dari semua pihak sangat diharapkan dalam menyebarluaskan pentingnya pajak PBB bagi pemerataan pembangunan didaerah.

 

Masih katanya, sosialiasi dari satker tidak akan bisa tanpa melibatkan unsur perangkat pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat kepenghuluan atau desa. Terpenting, bagaimana upaya semua pihak dapat mengugah kesadaran masyarakat membayar PBB tepat waktu.

 

"Tidak ada salahnya jika ada pertemuan, kegiatan pemerintahan maupun kegiatan non formil kepada masyarakatnya diingatkan untuk membayar PBB sehingga tidak dianggap menjadi beban apalagi jumlah besaran biaya PBB yang dibebankan hanya beberapa ribu saja setiap tahunnya," ujar Bakhtiar. (adv/kpr).