RIAUONE.COM, ROHIL, ROC, - Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Pemerintah Rokan Hilir (Rohil) Tahun Anggaran 2014 berlangsung di aula DPRD Rohil, Selasa (1/9).

 

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan yang juga dihadiri para Wakil Ketua, para anggota DPRD, Bupati Rohil H Suyatno, Plt Sekda H Surya Arfan, unsur Muspida dan para pimpinan lembaga vertikal serta semua Kepala dinas, kantor, badan di lingkup Pemerintah Rohil. 

 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan paling lambat enam bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksud disampaikan pasca audit BPK karena Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2014 yang telah disampaikan oleh Bupati Rohil menjelaskan tentang pertanggungjawaban Keuangan dalam bentuk perhitungan APBD dan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur  rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

 

Catatan strategis DPRD Rohil terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Rohil Tahun 2014 menjadi sangat penting karena sebagai wujud laporan pelaksanaan tugas (progress report) yang tujuan utamanya adalah agar dapat diketahui hasil pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran.

 

Hal itu juga merupakan sarana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Rohil, apakah sudah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas.

 

Juga sebagai alat kontrol dari DPRD Rohil, sejauh mana pelaksanaan disiplin anggaran dan usaha Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Rohil.

 

Delapan Fraksi di DPRD Rohil menyampaikan pandangannya bahwa pencapaian penyerapan anggaran yang masih belum maksimal pada tahun 2014 mengakibatkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar.

 

Ini merupakan salah satu bentuk kelemahan kinerja Pemkab Rohil. Unit Kerja Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai belum memaksimalkan program kinerjanya dengan baik.

 

Dari pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi itu, ke depan pencapaian penyerapan anggaran di setiap OPD harus lebih ditingkatkan dengan pengawasan pada perencanaan yang maksimal, alokasi anggaran yang sesuai dan manajemen waktu yang harus lebih baik sehingga pada tahun anggaran berikutnya dapat mencapai target yang optimal.

 

Fraksi Gerindra menyampaikan, terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2014 masih terjadi lagi tingkat  penyerapan anggaran yang belum maksimal baik secara keseluruhan maupun penyerapan pada masing-masing OPD. Alasan yang dikemukakan selalu sama dari tahun ke tahun yaitu adanya kegagalan proses pelelangan, terjadinya penumpukan pekerjaan pada triwulan terakhir sehingga banyak kegiatan fisik di lapangan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik.

 

Ia menyarankan agar pemerintah mau belajar dari pengalaman dan permasalahan yang selalu muncul dari tahun ke tahun untuk memperbaiki kinerja OPD yang selalu gagal dalam melaksanakan kegiatannya. Inilah yang wajib diperbaiki secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk perbaikan kinerja khususnya OPD yang menangani kegiatan fisik.

 

Sebagian besar fraksi-fraksi di DPRD Rohil menilai dengan besarnya SILPA sebagai akibat dari tidak terealisasinya kegiatan disebabkan oleh perencanaan dan waktu pengadaan barang/jasa yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan.

 

Ini dinilai merupakan kelalaian yang tidak boleh terulang kembali karena Pemerintah menggali sumber anggaran dari rakyat dan dampak dari semua ini rakyat yang dirugikan.

 

Selanjutnya kinerja dari masing-masing OPD terkait perencanaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran yang belum mencapai target, agar pada tahun-tahun berikutnya kinerja Pemkab Rohil dapat lebih dioptimalkan lagi sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat Rohil.

 

Sementara itu dari Fraksi KSN menyoroti tentang kontrak qori pada pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten Rohil. Fraksi ini mengusulkan agar didirikan Perguruan Tinggi Islam di Rohil sehingga akan melahirkan qori-qori yang handal yang diharapkan mampu berprestasi di tingkat provinsi, tingkat nasional maupun internasional. 

 

Sementara terkait pendidikan hampir semua fraksi menyoroti terkait pembayaran upah guru honor yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar fraksi di DPRD Rohil mengusulkan agar pembayaran honorer guru honor dibayarkan setiap 3 bulan sekali. 

 

Selanjutnya menyangkut bidang kesehatan masih menyoroti pelayanan tenaga dokter dan tenaga medis baik di RSUD Bagansiapiapi maupun di Puskesmas-Puskesmas.

 

Fraksi menyebutkan bahwa khusus di daerah pesisir masih banyak tinggal para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun sangat menyangkan di instansi terkait tidak bisa berbuat banyak karena kecilnya anggaran yang diberikan.

 

Begitu juga halnya dengan OPD yang lain sehingga PAD Rohil tahun 2014 tidak mencapai target, bila dibandingkan dengan pencapaian tahun anggaran 2013 silam. (adv/hms/pnc).