riauone.com, rohil, roc, - Pegawai negeri sipil dan honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) banyak mengadaikan SK tugas untuk mendapatkan pinjaman modal cepat. Sayangnya, pinjaman tersbut malah menjadi beban karena bunga yang cukup tinggi.

 

Hal itu terungkap dalam padangan umum DPRD Rohil terhadap Pemkab Rohil  disampaikan Fraksi Nasional Persatuan Indonesia melalui juru bicara Efrata Ginting, kemarin.

 

Dikatakan, pemerintah daerah dapat membuat program penyediaan kredit lunak bagi pegawai dan honorer, misalnya dengan menyertakan modal pada Bank Pembangunan Rohil (BPR). Sebab, selama ini pinjaman dilakukan pada pihak swasta dengan bunga tinggi.

 

Pada kesempatan itu turut dikemukakan tentang perlunya peningkatan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. Selama ini pendapatan daerah dari sektor pajak, misalnya dianggap masih rendah. Padahal obyek pajak mengalami peningkatan namun disisi lain tidak dibarengi dengan peningkatan PAD secara signifikan. Pendapatan daerah pada 2013 menurun, padahal sejumlah Peraturan Daerah (Perda) telah disahkan begitu juga untuk objek pajak yang semakin bertambah.

 

Fraksi tersebut juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi turunnya dana perimbangan dari pusat. "Kami juga tanyakan bagaimana bantuan dana bagi kepenghuluan yang belum terdaftar di Kemendagri," katanya. 

 

Dalam pandangan umum diminta agar dikurangi program pembangunan yang sifatnya mercusuar belaka. "Apalagi jika membantu untuk instansi vertikal, padahal masing-masing instansi tersebut sudah punya anggaran sendiri. Bagaimanapun anggaran kita sudah cukup besar tersedot untuk aparatur dan kegiatan daerah, di sisi lain kita harus perhatian tentang besarnya jumlah penduduk, pengendalian dan pemerataan pembangunan di daerah, soal tapal batas antar kepenghuluan dan kecamatan, kejelasan status kawasan hutan, pemukiman dan lain-lain," paparnya. (knc/*).