• Home
  • Riau Raya
  • Pemkab Rohil Efesienkan Anggaran karena DBH Migas 2016 Dipotong Rp150 Miliar
Minggu, 17 Januari 2016 14:04:00

Pemkab Rohil Efesienkan Anggaran karena DBH Migas 2016 Dipotong Rp150 Miliar

RIAUONE.COM, ROKANHILIR - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan efesiensi anggaran pendapatan daerah. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas lagi DBH Migas sebesar Rp150 miliar. Diperparah, pengurangan tahun 2015 Rp500 miliar lebih dan dana triwulan keempat 2015 yang ditunda bayar Rp400 miliar lebih. 
 
Berimbas, belanja langsung terancam tidak ada. Meski APBD 2016 telah disahkan DPRD, namun strukturnya masih perlu perbaikan. Demikian disampaikan Plt Sekda Rohil, Drs. H. Surya Arfan, akhir pekan lalu saat memimpin rapat di lantai IV kantor bupati.
 
"Tahun 2015, kita pengurangan Rp500 miliar lebih, kemudian tahun 2016 ini terjadi pengurangan lagi Rp150 miliar. Dana yang kita terima triwulan keempat, tidak dibayarkan oleh pusat, ditunda bayar, sebesar Rp400 miliar lebih," ungkapnya.
 
Oleh karena itu, yang semula struktur APBD Rohil yang sudah disekati dengan dewan (23/12/15) pukul 02.00 WIB lalu, terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
 
"Andaikan dana Rp400 miliar itu tidak disalurkan pemerintah pusat nantinya pada akhir tahun 2016, maka ada sekitar Rp1 triliun lebih kita akan mengurangi semua kegiatan kita," katanya.
 
Maka apabila terjadi pengurangan Rp1 triliun lebih, hampir semua kegiatan tidak ada, Pemkab Rohil hanya belanja tidak langsung saja, berupa belanja pegawai, belanja listrik serta sejenisnya, karena Rp1,02 triliun yang harus dibintangi di APBD itu.
 
"Andai kata Pak Penghulu sekalian, yang kemaren masuk dalam APBD kok ngak jadi dilaksanakan, itulah penyebabnya. Pak camat nanti tolong disosialisaskan kepada masyarakat, ini bukan kesengajaan kita, tapi kebijakan pusat," sebut Surya.
 
Pemkab Rohil menurut Surya telah membicarakan dengan pihak DPRD dan berkomitmen tidak bisa membiarkan seperti ini dan mencoba mencari solusi berdasarkan pengalaman yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengutus kepala Bappeda, Dispenda, Sekda dan Komisi B DPRD berangkat ke Jakarta, dan akhirnya berhasil mendapatkan dana sekira Rp300 miliar.
 
"Tidak tertutup kemungkinan untuk Rokan Hilir kita rancang untuk berangkat kesana, mungkin dua rombongan Pak Ketua, saya sendiri, kemudian Tim TAPD kita mempertanyakan dana yang harus kita terima tapi tidak mereka salurkan oleh pemerintah pusat," pungkas Surya. (rtc).
Share
Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    DPRD dan Pemda Rohil sepakati KUA PPAS Perubahan 2021

    ROHIL, Rohil - Dewan Perwakilan Rakyat daerah mengelar sidang paripurna dalam rangka penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang rancangan peru

  • 4 tahun lalu

    Diteken Garis Batas Bengkalis - Rohil, Bupati Bengkalis Tandatangani Kesepakatan Garis Batas

    PEKANBARU - Bupati Bengkalis Kasmarni menandatangani berita acara kesepakatan garis batas Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir, Jumat 21 Mei 2021 di ruang Auditorium Gu

  • 4 tahun lalu

    Kabupaten Rokan Hilir Sepantasnya Mendapat Prioritas Dalam Pengelolaan Blok Rokan

    ROKANHILIR, - Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPR) Kasmer Dahlan, S.IP, angkat bicara soal pemberitaan tent

  • 7 tahun lalu

    Pilgubri 2018, Panwaslu Rohil Minta PTPS Awasi Money Politic

    RIAUONE.COM, BAGANSIAPIAPI - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Rokan Hilir kumpulkan Pengawas TPS guna mendapatkan pemahaman Bimbingan teknis (Bimtek)

  • Komentar
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified