ROHIL, RIAU, - Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas (Migas) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau,  mengalami penurunan akibat anjloknya harga minyak dunia.

 

Imbasnya pada dana masing-masing SKPD sehingga terjadi pemangkasan  sekitar 20 sampai 40 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Masing-masing kepala SKPD dituntut untuk melaksanakan program-program yang dianggap paling penting.

 

"Kita ingin melakukan percepatan pembangunan di Rokan Hilir. Namun apa daya, tahun 2016 ini terjadi pengurangan 800 miliar lebih," jelas Plt Sekda Rohil H Surya Arfan kepada wartawan di Bagansiapiapi, baru-baru ini.

 

Tahun 2016 ini sebesar Rp 800 miliar lebih dana APBD Rohil di rasionalisasi. Adanya rasionalisasi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil terpaksa mengambil langkah dengan memangkas anggaran di masing-masing SKPD.

 

Dengan adanya pengurangan itu, lanjut Surya, belanja barang jasa dan belanja di setiap SKPD juga turut dikurangi 20 sampai 40 persen. SKPD diminta harus kembali menyusun program pentingnya.

 

Oleh karena itu tambah Plt Sekda, program-program yang tertunda pada 2015 lalu juga harus menjadi program penting tiap SKPD untuk segera diselesaikan terlebih dahulu di tahun 2016 ini. "Kita tidak membenarkan lagi adanya kegiatan-kegiatan yang baru," jelas Surya.

 

Terjadinya rasionalisasi itu, Surya mengatakan Pemkab Rohil akan melakukan efektifitas terhadap penerimaan daerah. Ke depan, Pemerintah tidak bisa berharap banyak lagi dengan adanya penerimaan daerah dari dana perimbangan migas.

 

Sesuai instruksi Bupati Rohil, Pemkab Rohil harus mencari penghasilan baru. Misalnya saja dari perizininan, perhubungan serta akan fokus pada pengembangan pariwisata yang dimiliki Rohil.

 

"Bupati sudah bilang ke saya untuk cari waktu, kita akan undang seluruh SKPD untuk membahas Penerimaan Asli Daerah (PAD) ini mengingat masih banyaknya potensi PAD di Rohil yang belum tergarap secara maksimal," ujarnya. (adv/hms/pnc).