RIAUONE.COM, ROHIL, ROC, - Rapat evaluasi terkait realisasi APBD 2015 di lingkup Pemerintah Rokan Hilir (Rohil), Riau, dipimpin langsung oleh Plt Sekda H Surya Arfan di Aula Bappeda Rohil. H Surya Arfan didampingi Sekretaris Bappeda Joko Sulistio, pihak ULP, Andisa Martias dihadiri semua pimpinan SKPD.

 

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa hingga saat realisasi serapan APBD Rohil masih di bawah 50 persen atau hanya baru mencapai 37,5 persen. Malahan masih ada SKPD yang realisasinya 0,8 persen.

 

Dalam rapat tersebut masing-masing realisasi SKPD dibedah, rata-rata, realisasi anggaran baru untuk gaji dan beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa. Saat ini, realisasi APBD Rohil 2015, menurut Surya sudah mencapai 37,5 persen dari angka Rp1,8 triliun.

 

“Evaluasi realisasi APBD tahun 2015, capaian kita, dana yang telah kita laksanakan yaitu 25,8% dari Rp2,7 triliun. Kalau dari Rp1,8 triliun, sudah mencapai 30% lebih (37,5%). Rata-rata memang merealisasikan dananya baru untuk gaji. Kemudian beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa,” ujar Surya kepada wartawan usai rapat.

 

Untuk belanja modal (fisik, red),  ada sejumlah kegiatan yang sudah selesai lelang, kemudian ada dalam proses pelelangan, dan memasukkan dokumen pelelangan.

 

Sisa waktu yang lebih kurang tiga bulan ini, Surya minta SKPD segera menyelesaikan pelelangannya, dalam 80 hari bersih, minus pelelangan, karena minimal memakan waktu 40 sampai 45 hari.

 

“Bagi kegiatan yang tidak mungkin kita laksanakan, jangan dipaksakan. Karena akan berpengaruh terhadap kinerja SKPD itu sendiri. Kita matikan dalam APBD Perubahan, nanti kita masukkan lagi dalam APBD 2016,” kata Surya.

 

Kemudian, Surya menyesalkan, masih ada SKPD yang realisasinya masih 0,8 persen. Tak pelak, kondisi ini dilaporkan kepada Bupati Suyatno.

 

“Masih 0,8 persen Bina Marga (Dinas Bina Marga dan Pengairan, red). Kita juga menyesalkan dan prihatin rendahnya kinerja Bina Marga, akan saya laporkan kepada Pak Bupati, ini akan jadi pengkajian kita. Menjadi perhatian serius oleh kita terhadap Bina Marga ini,” sesalnya.

 

Karena di SKPD Bina Marga dan Pengairan inilah menurutnya tertumpang harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. “Persoalan kita sekarang kan masih infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Makanya tadi kita tekankan kepada ketiga SKPD ini (termasuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, red). Pendidikan (Dinas Pendidikan, red) juga saya minta tadi, sungguh-sungguhlah, kemudian kesehatan (Dinas Kesehatan),” tambahnya.

 

Di samping itu, jika ada gedung-gedung yang belum fungsional, SKPD terkait diminta untuk mencari penyebabnya, lalu ajukan dalam program, jangan didiamkan atau dibiarkan.

 

“Karena penyakit gedung itu, kelemahannya, apabila tidak dipakai, tiga tahun akan rusak dia. Itu akan merugikan kita. Makanya saya minta tadi, cobalah, kita himpun semua di 2016, ada gedung-gedung yang belum terpakai itu, kita fungsikan nanti,” ujarnya.

 

Sementara itu, pihak ULP, Andesa Martias mengingatkan, terhitung 3 September, SKPD yang belum melengkapi dokumen lelang diminta mencek masa pelaksanaan proyek menjadi 60 sampai 70 hari kerja dan tidak bisa lagi 90 hari kerja.

 

Sehingga, jika tidak memungkinkan untuk diselesaikan, kegiatan itu dimatikan saja, agar tidak mempengaruhi kinerja, karena selagi ada dalam APBD, wajib untuk dilaksanakan.  (adv/hms/pnc).