ROKANHILIR, RIAU, - Menurunnya harga minyak dunia berdampak terhadap pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) migas di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, sehingga dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah tersebut seluruh satuan kerja perangkat daerah menggalakkan potensi pendapatan daerah.

 

Bukan hanya itu, Bupati Rohil H Suyatno, mengeluhkan defisit anggaran yang mencapai Rp812 miliar, katanya ketika membuka Rapat Koordinasi (rakor) dan evaluasi instansi pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatn daerah  2016 di gedung Serbaguna Bagansiapiapi, Kamis (10/3/2016).

 

Bupati juga harus memangkas berbagai biaya kedinasannya untuk keperluan bersama yakni anggaran makan minum yang sebelumnya Rp1miliar dipotong menjadi Rp720juta, begitu juga biaya kendaraan Rp350juta dipotong menjadi Rp250juta

 

Menurutnya, pemotongan DBH migas dapat menjadikan motivasi bagi satker guna meningkatkan PAD. Ia menilai tidak mungkin mengharapkan pendapatan daerah dari DBH yang kenyataannya terus merosot.

 

"Potensi itu harus diangkat, kita bayangkan berapa ribu hektare luas lahan kebun sawit di Rohil ini, kalau pembayaran pajaknya maksimal berapa dananya tentu sangat besar," kata Suyatno.

 

Bahkan ia mengandaikan jika seluruh potensi di sektor pendapatan yang ada di kelola di Rohil akan terbangun jalan tol yang baik, jalan-jalan lintas kepenghuluan dan kecamatan juga berkualitas bagus dan nyaman dilalui masyarakat.

 

"Tapi kuncinya itu tadi harus dikelola secara maksimal, profesional. Ini tidak, pungutan PBB di rumah saya saja tidak pernah datang petugas. Padahal apa salahnya datang meminta pajak ke rumah walaupun jumlahnya sangat kecil pertahun tapi kan walaupun bupati harus saya bayar juga, jangan ada segan. Tak peduli apa pejabat atau bukan harus dipungut pajaknya," kata bupati. (adv/hms).