RIAUONE.COM, PASIRPENGARAIAN, ROHUL, - Tim Pansus Desa Adat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan melakukan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu, kamis 19 Maret 2015.

 

Kunjungan tersebut terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah dahulu menetapkan dan mengesahkan Desa Adat.

 

Pertemuan untuk konsultasi tentang desa adat tersebut  ketua Komisi satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu H.Baihaqi Adhdhuha,Lc mengucapkan selamat dating ke daerah kabupaten Rokan Hulu  Negeri Seribu Suluk. Pertemuan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Tim Pansus DPRD Kabupaten Pelalawan. Lembaga Adat Melayu Kabupaten pelalawan.

 

Ketua Pansus Desa Adat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  pelalawan mengungkapkan Alasan Mereka Melakukan Kunjungan Kerja ke Rokan Hulu merupakan karena Kabupaten Rokan Hulu banyak Mempunyai Kesamaan dengan Kabupaten Pelalawan, diantaranya  Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sama-sama pecahan dari Kabupaten Kampar kemudian Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sangat banyak mempunyai kesamaan adat istiadat, kemudian juga Tim Pansus Desa Adat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  pelalawan Sangat Tertarik karena sangat banyak Desa yang ditetapkan menjadi Desa Adat.

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu sendiri telah menetap dan mengesahkankan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Desa dan Desa Adat pada tanggal 19 Januari 2015. Desa Adat yang disahkan sebanyak 89 Desa adat dan Desa secara Administrasi Sebanyak.

 

Selanjudnya Mantan Ketua Pansus Desa adat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu H. Amran, S.Sos mengungkapkan bahwa Di kabupaten Rokan Hulu semua Desanya kami masukkan kedalam Desa Adat, Kecuali Desa ekstrans atau desa transmigrasi.

 

Kemudian dilanjudkan dengan mantan anggota Pansus Desa dan Desa Adat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu M. Sahril Topan, ST mengungkapkan bahwa sebenarnya semakin banyak desa yang ditetapkan maka akan semakin baik dan semakin bagus, karena kita disini hanya menetapkan bukan membentuk desa adat. Setelah kita tetapkan dan disahkannya  maka kemendagri yang memutuskannya dan memberikan nomor registrasinya. (*).