riauonecom, Siak, roc, - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, secara tegas minta dan mendesak kepada seluruh rekanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak agar setiap kegiatan (proyek) yang di kerjakakan oleh rekanan dan yang sudah menjadi program dari SKPD yang bersangkutan, harus di selesaikan tepat waktu. Kami ingin setiap kegiatan yang dimenangkan oleh rekanan, diawasi secara ketat.

 

Demikian  disampaikan oleh anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Siak Suratmaji kepada wartawan  kemarin.

 

Kata Surat, Dewan tidak ingin ada kegiatan (proyek-red) yang sudah di menangkan oleh rekanan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 ini, tidak selesai di kerjakan pada waktu yang sudah ditentukan. Untuk itu, SKPD harus berani bersikap tegas dalam melakukan pengawasan. Apalagi kegiatan tahun 2015 ini, tidak lama lagi akan segera berjalan, walaupun APBD tahun 2015 yang sudah kami syahkan kemarin, harus di evaluasi kembali, karena dampak terhadap penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun hal ini jangan di jadikan alasan, sebab setiap kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan tersebut, ada kalender kerjanya.

 

Lanjut Surat, mengingat APBD Murni tahun 2015 ini sedang dilakukan revisi, maka SKPD yang bersangkutan harus bisa memburu dan menggesa panitia kegiatan. Sebab ini sudah masuk pertengahan bulan dua, karena itu perlu dilakukan komunikasi dengan atasan. Bila hal ini nantinya dapat berjalan, maka setiap SKPD harus berani melakukan pengawasan yang ketat, sehingga kegiatan yang di kerjakan oleh rekanan tersebut. Nantinya tidak asal siap, terlebih mengabaikan kualitas.

 

Inilah pentingnya dari pengawasan yang dilakukan oleh SKPD, sebab kegiatan yang di programkan oleh SKPD dan di kerjakan oleh rekanan. Anggarannya itu merupakan uang rakyat, untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang ketat kepada semua rekanan.

 

Surat menambahkan, bagi kegiatan yang nantinya putus kontrak, atau tidak siap di kerjakan oleh rekanan, Surat minta agar SKPD melakukan evaluasi. Apa penyebab kegiatan tersebut tidak siap, kalau penyebabnya memang dari rekanan (tidak profesional), diminta kepada SKPD supaya memblack listnya. Akan tetapi kalau penyebabnya itu datang dari perencanaan, mohon dilakukan evaluasi dan perbaikan.

 

"kita minta komitmen SKPD terhadap kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBD, supaya benar-benar sesuai dengan rencana,dan kepada kepala daerah untuk memberikan peringatan kepada SKPD yang realisasinya APBD nya rendah. Sebaliknya Kepala Daerah harus juga memberikan penghargaan kepada SKPD yang berprestasi atas realisasi penyerapan APBD yang baik dan tinggi," tutup Surat mengingatkan. (ssc/roc).