-DPRD Kabupaten Indragiri Hilir mendukung sepenuhnya usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk menetapkan kawasan pulau basu sebagai kawasan konservasi Taman Hutan Raya(Tahura).

Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan menilai kalau di hari jadi Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang ke-16 tahun saat ini sudah banyak mengalami kemajuan khususnya dalam pembangunan.

Fraksi-fraksi DPRD Rohil sampaikan pandangan umum terkait APBD Perubahan 2015. Mematikan pembangunan jalan lintas Kubu senilai Rp45 miliar menjadi sorotan dan dianggap melukai hati masyarakat Kubu.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berencana membuat suatu program akan menjadikan Pulau Berkey sebagai objek wisata. Sejalan dengan hal tersebut, DPRD Rokan Hilir sangat setuju dengan langkah Pemkab guna mengangkat potensi wisata yang begitu menjanjikan.

Jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak, 9 Desember 2015 mendatang, daerah perbatasan perlu pengamanan khusus. Artinya, TPS yang berada diwilayah perbatasan harus dijaga.

Sebagaimana diketahui, bahwa, selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, masih mengandalkan pada Pendapatan Asli Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menyarankan agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indrahiri (TI) Tembilahan diaudit sebelum dilakukan penanaman modal.

Pemberian izin kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) diminta untuk lebih selektif agar tidak terjadi alih fungsi lahan di Kabupateb Indragiri Hilir (Inhil).

Maraknya Tenaga kerja Asing (TKA) di Kabupaten Siak menimbulkan kekwatiran di kalangan masyarakat, untuk itu, Komisi IV DPRD Siak akan mengundang seluruh Perusahaan yang berdomisili di Siak, serta Disnakertrans dan Imigrasi kelas 2 Siak untuk membahas Ten

Sebagai upaya meminta dukungan dana APBN untuk pembangunan Mapolres Kabupaten Kepulauan Meranti, penjabat (Pj) Bupati Drs H Edy Kusdarwanto MM, menemui Ketua Komisi III DPR RI Dr Aziz Syamsudin.

Maston Anggota KOmisi D DPRD Rohil Mengatakan siap membantu mengatasi apa yang menjadi kendala di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratomo Bagansiapiapi.

Dewan Rohil Memintanya, Pemkab Rohil untuk menambah kapasitasnya, agar proses pelelangan bisa berjalan lebih cepat. Karena sering mendengar keluhan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan berbagai SKPD akibat terbatasnya kemampuan server LPSE.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Rohil, H Tatang Hartono meminta Direktur RSUD Pratomo Bagansiapiapi yang baru, dr Tribuana Tungga Dewi agar dapat melakukan pembenahan. Mulai dari Fasilitas, pelayanan hingga dokter spesialis harus standbay di rumah sakit.

Pansus LPP menggelar rapat bersama TAPD di ruang sidang utama DPRD. Pembahasan LPP APBD dibahas pertama kalinya mengenai penatausahaan aset daerah.